Jakarta — Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). MoU ini berupa pembinaan Pancasila untuk mencegah radikalisme dan ekstrimisme di kampus.

Acara penandatanganan ini dilakukan di kantor BPIP, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2020). Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok dan Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi langsung melakukan penandatangan dokumen MoU.

“Nota kesepahaman antara UNG dan BPIP, tentunya sangat penting untuk kemaslahatan dalam bernegara. MoU ini tidak saja dilakukan secara formalitas, tetapi akan ada tindak lanjutnya, khususnya menambah Desa Pancasila di tempat-tempat lain di Gorontalo,” kata Eduart Wolok.

Eduart Wolok mengatakan bahwa kampus menjadi tempat dan sasaran empuk dari kelompok garis kanan dalam mendoktrin mahasiswa-mahasiswi untuk anti-Pancasila dan sistem Negara Indonesia.

“Kerjasama ini menjadi penting, karena akan menjadi agenda utama UNG dalam mewujudkan praktik toleransi dan anti diskriminasi yang berbasis kearifan lokal,” lanjut Eduar Wolok.

Dalam sesi diskusi, BPIP berharap UNG sebagai salah satu bagian dari Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan yang komit dalam membumikan Pancasila dan tetap meningkatkan kewaspadaan akan kehadiran gerakan transnasional.

“Bapak-bapak rektor harus tetap waspada pada gerakan yang menyeludup dalam negara kita, tapi ingin mengganti haluan dan sistem bernegara kita,” imbuh Jenderal TNI Try Sutrisno yang mewakili Dewan Pengarah BPIP.

UNG berkomitmen bersama BPIP menjaga keutuhan NKRI melalui program-program yang bisa menyasar ke segala arah, khususnya membuat strategi kongkrit tentang penanaman Pancasila pada generasi milenial.